ADAINFO, KOTABARU – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Kotabaru, Dr. Gewsima Mega Putra mendesak Pemkab Kotabaru untuk memberikan perhatian serius terhadap perencanaan dan penganggaran mitigasi bencana dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Langkah ini dinilai krusial, terutama untuk mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Gewsima menekankan bahwa rentetan kejadian karhutla sepanjang tahun 2026 harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi pemerintah daerah. Menurutnya, penanganan bencana tidak boleh lagi sekadar berorientasi pada tindakan reaktif ketika api sudah membesar.
“Apa yang terjadi tahun ini bisa saja kembali terjadi pada tahun depan. Karena itu, pemerintah daerah harus mulai mempersiapkan langkah mitigasi sejak sekarang, baik dari sisi perencanaan, kesiapan personel, sarana prasarana, maupun dukungan anggarannya,” ujar Gewsima.
Ia meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama perangkat daerah terkait segera melakukan evaluasi mendalam atas kejadian karhutla 2026, termasuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi petugas di lapangan.
Hasil evaluasi tersebut nantinya harus menjadi pijakan utama dalam menentukan kebutuhan anggaran mitigasi pada APBD 2027.
“Jangan sampai setiap tahun kita menghadapi persoalan yang sama, tetapi tidak melakukan perbaikan dalam perencanaan. Kalau kita sudah mengetahui potensi ancamannya, maka sudah seharusnya pemerintah menyiapkan langkah antisipasi lebih awal,” tegasnya.
Selain pemetaan wilayah rawan dan peningkatan kesiapsiagaan, Wakil Ketua Komisi I itu juga menyoroti pentingnya pemenuhan sarana pendukung.
Mulai dari ketersediaan peralatan pemadaman, sumber air, kendaraan operasional, hingga dukungan bagi petugas dan relawan di lapangan.
Ia juga mendorong Pemkab Kotabaru untuk memperkuat koordinasi lintas sektor bersama TNI, Polri, pemadam kebakaran, masyarakat, relawan kebencanaan, serta pihak swasta.
Keterlibatan perusahaan yang beroperasi di Kotabaru dinilainya penting sebagai bagian dari tanggung jawab bersama dalam menjaga lingkungan.
Di tengah kondisi fiskal daerah yang tengah mengalami tekanan dan penyesuaian, Gewsima mengingatkan agar anggaran mitigasi bencana tidak ikut terabaikan.
Pasalnya, pos anggaran ini berkaitan langsung dengan keselamatan warga, kelestarian lingkungan, serta keberlangsungan ekonomi daerah.
“Biaya pencegahan harus kita perhitungkan sejak awal, karena dampak kebakaran bisa jauh lebih besar, baik terhadap kesehatan masyarakat, lingkungan, maupun aktivitas perekonomian,” jelasnya.
Gewsima memastikan Fraksi PDI Perjuangan akan mengawal ketat kebutuhan anggaran mitigasi bencana dalam pembahasan APBD 2027 mendatang.
Ia berharap pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan dana penanganan darurat, tetapi juga menyiapkan anggaran pencegahan sebelum memasuki musim rawan kebakaran.
“Saya ingin mengingatkan pemerintah daerah bahwa bencana tidak menunggu anggaran kita siap. Jangan menunggu api membesar baru kita bergerak. Pemerintah harus hadir lebih awal melalui perencanaan yang matang, penganggaran yang tepat, dan kesiapsiagaan yang nyata untuk melindungi masyarakat Kabupaten Kotabaru,” pungkasnya. (rls)
