
ADAINFO, KOTABARU – Ketua hingga para pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kotabaru, Kalimantan Selatan resmi dilantik, Rabu (4/11).
Prosesi pelantikan berlangsung di aula Ruma Goes House dan dihadiri ketua APINDO Kalsel, Winardi Sethiono beserta rombongan, Ketua Dewan, Sekda, tokoh serta para undangan lainnya.
Usai resmi dikukuhkan sebagai ketua APINDO Kotabaru Dr Gewsima Mega Putra mengaku siap bertanggungjawab membesarkan organisasi dan menjalankan amanah dengan baik.
Selain itu, menyuarakan dunia usaha dan pengusaha juga menjadi bagian terpenting untuk dilakukan selama memimpin APINDO di Bumi Saijaan dan Banua pada umumnya.
“Tentu saja amanah ini bukan sekedar menjaga kehormatan organisasi, namun juga menjadi tanggungjawab besar untuk menyuarakan kepentingan dunia usaha ke depannya,” tegasnya.
Putra bilang, hal yang juga dinilai penting dalam organisasi perlu dibangunnya komunikasi dengan pemerintah, memperkuat hubungan industrial serta ikut mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Terlebih menurutnya, dunia usaha menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Itu mulai dari ketidakpastian ekonomi global, perubahan regulasi, persoalan perizinan, tekanan biaya produksi, hingga persoalan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia.
Selanjutnya, pengusaha dituntut untuk terus tumbuh, membuka lapangan pekerjaan, membayar pajak, memenuhi kewajiban kepada pekerja, serta meningkatkan daya saing.
Namun di sisi lain, dunia usaha juga membutuhkan ekosistem yang memberikan kepastian dan dukungan keberlanjutan investasi.
“Jadi, tak ada investasi yang kuat tanpa kepastian. Tidak ada perusahaan yang berkembang tanpa produktivitas dan tidak akan ada kesejahteraan pekerja yang berkelanjutan tanpa perusahaan yang kuat,” katanya.
“Hadirin, tiga hal itu yang juga harus menjadi perhatian kita bersama,” imbuhnya.
Lebih jauh dikemukakannya, upaya mengikuti perkembangan perekonomian nasional, termasuk persoalan yang menjadi perhatian dunia investasi, yaitu perkembangan pasar modal Indonesia.
Hal tersebut mengalami tekanan yang luar biasa, akibat adanya arus investasi asing yang keluar, hampir lebih dari Rp200 triliun.
“Lalu perhatian terhadap transparansi kepemilikan saham, keterbukaan informasi, dan integritas perdagangan memberikan pelajaran penting pula bagi kita bersama,” pungkasnya. (duki).





