ADAINFO, TANAH BUMBU – Upaya serius Pemkab Tanah Bumbu bersama DPRD dalam mendongkrak kesejahteraan warga dan kualitas sumber daya manusia (SDM) kian dimatangkan.
Hal ini ditandai dengan disetujuinya dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD dalam Rapat Paripurna, Rabu (4/11/26).
Kedua regulasi tersebut masing-masing adalah Raperda tentang Penanggulangan Kemiskinan dan Raperda tentang Pengembangan SDM.
Paket kebijakan ini diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat untuk menekan angka kemiskinan, memperluas ruang pemberdayaan masyarakat, serta meningkatkan daya saing SDM guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif, melalui sambutan yang dibacakan oleh Asisten Bidang Administrasi Umum H.M. Yamani, menegaskan bahwa Raperda Penanggulangan Kemiskinan memiliki arti strategis sebagai payung hukum yang terencana, terpadu, terkoordinasi, dan berkelanjutan.
Pendekatan yang diusung dalam regulasi ini tidak hanya berorientasi pada penyaluran bantuan sosial semata. Lebih dari itu, aturan ini menyentuh aspek fundamental seperti:
- Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
- Peningkatan keterampilan dan perluasan kesempatan kerja.
- Penguatan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro dan ultra mikro.
Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya pemutakhiran data secara berkala agar berbagai program bantuan dan intervensi pemberdayaan dapat tersalurkan secara tepat sasaran.
Di sisi lain, Raperda tentang Pengembangan SDM dipandang sebagai investasi jangka panjang yang krusial bagi masa depan Kabupaten Tanah Bumbu.
Pemkab Tanah Bumbu menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur fisik saja tidak cukup.
Seluruh pencapaian tersebut wajib diimbangi dengan peningkatan kualitas manusia, baik dari aspek kapasitas, kompetensi, keterampilan, maupun daya saing masyarakat dan aparatur pemerintah—sebagai modal utama kemajuan daerah.
Rapat paripurna pengesahan ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Tanah Bumbu H. Hasanudin serta dihadiri oleh sejumlah pimpinan SKPD Pemkab Tanah Bumbu dan perwakilan Forkopimda.
Menindaklanjuti persetujuan bersama tersebut, Pemkab Tanah Bumbu segera memproses permohonan nomor register ke Biro Hukum Provinsi Kalimantan Selatan. (rls)
