ADAINFO, BATULICIN — Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kotabaru, Chairil Anwar, menegaskan dukungan penuh lembaga legislatif terhadap penerapan pidana kerja sosial seiring berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional.
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Forum Group Discussion (FGD) Kelompok Layanan Integrasi dan Sosialisasi Pidana Kerja Sosial yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Batulicin di Seroja Hall Lt. 4, Ebony Hotel, Selasa (10/11/26).
Hadir mewakili Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru, Hj. Suwanti, Chairil menilai kebijakan baru ini merupakan tonggak sejarah penting dalam reformasi sistem pemidanaan di Indonesia yang lebih mengedepankan pendekatan humanis, proporsional, dan berorientasi pada pemulihan sosial (social recovery).
“Harapan kami, pidana kerja sosial ini merupakan langkah maju yang lebih humanis, proporsional, dan berorientasi pada pemulihan sosial dibandingkan pidana penjara jangka pendek,” ujar Chairil.
Menurut Chairil, kebijakan alternatif pemidanaan ini memegang peranan krusial sebagai salah satu solusi konkret untuk mengurangi beban kelebihan kapasitas (overcrowding) yang selama ini menjadi tantangan klasik di lembaga pemasyarakatan.
Melalui skema ini, penanganan terhadap pelaku tindak pidana tertentu tidak harus selalu berujung pada hukuman penjara di balik jeruji besi.
Sebaliknya, para terpidana diberikan ruang untuk memperbaiki diri sekaligus memberikan kontribusi nyata dan positif bagi lingkungan masyarakat sekitar.
Kendati menyambut positif, politisi Partai Golkar tersebut mengingatkan agar implementasi di lapangan dikawal secara ketat.
Ia menekankan pentingnya mekanisme pengawasan yang jelas, terukur, dan transparan agar pelaksanaannya sesuai dengan koridor perundang-undangan yang berlaku.
“Jangan sampai dalam pelaksanaannya justru menimbulkan persoalan baru. Karena itu, pengawasan harus dilakukan secara optimal agar pidana kerja sosial benar-benar memberikan manfaat, baik bagi terpidana maupun masyarakat,” tegasnya.
Chairil berharap FGD ini dapat menyamakan persepsi di antara seluruh pemangku kepentingan.
Ia juga mengajak pemerintah daerah, jajaran pemasyarakatan, aparat penegak hukum, serta elemen masyarakat untuk memperkuat sinergi agar kebijakan pembaruan hukum pidana nasional ini dapat berjalan efektif, berkeadilan, dan tepat sasaran. (rls)
