ADAINFO, KOTABARU – Persoalan administrasi dan keterlambatan dokumen kapal yang selama ini dikeluhkan para nelayan di Kabupaten Kotabaru akhirnya menemui titik terang.
DPRD bersama Pemkab Kotabaru dan instansi terkait resmi menyepakati pemberian masa toleransi bagi nelayan yang masih memproses dokumen perkapalan hingga akhir Desember 2026.
Kebijakan strategis ini dihasilkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kotabaru, Hj. Suwanti, di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Kotabaru, Senin (9/11/26).
Rapat penting tersebut turut dihadiri oleh Kepala Dinas Perikanan Kotabaru H. Zaenal Arifin, perwakilan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Kotabaru – Batulicin, Kasat Polairud Kotabaru M. Rifani, jajaran anggota dewan, serta Kepala Desa Hilir Muara, Usman Pahero, yang hadir mewakili suara para nelayan setempat.
Dalam forum tersebut, Usman Pahero memaparkan keluhan nelayan terkait keterlambatan penerbitan dokumen kapal yang telah berlangsung berbulan-bulan.
Menurutnya, macetnya proses administrasi ini berdampak serius pada tertundanya aktivitas melaut serta membengkaknya biaya operasional harian nelayan.
Menanggapi hal tersebut, Kasi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal (SHSK) KSOP Batulicin, Afzhal, menjelaskan bahwa kendala utama bersumber dari kelengkapan administrasi dan proses teknis pengukuran kapal.
Pihaknya berkomitmen untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanan agar proses sertifikasi dapat berjalan lebih cepat, dengan catatan para pemilik kapal kooperatif melengkapi kekurangan syarat administrasi.
Sebagai langkah mitigasi untuk menyelamatkan perekonomian masyarakat pesisir, Dinas Perikanan Kotabaru mengeluarkan kebijakan dispensasi.
Kepala Dinas Perikanan Kotabaru, H. Zaenal Arifin, menegaskan pihaknya memberikan toleransi terkait rekomendasi Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi nelayan yang dokumennya masih dalam tahap pengurusan.
“Kami memberikan toleransi hingga akhir Desember 2026. Namun, nelayan tetap harus melengkapi dokumen yang dipersyaratkan agar ke depannya aktivitas pelayaran dan penangkapan ikan dapat berjalan sesuai ketentuan,” ujar Zaenal.
Dukungan serupa juga disampaikan oleh Kasat Polairud Kotabaru, M. Rifani, yang mengapresiasi koordinasi lintas instansi ini.
Sinergi tersebut dinilai sangat krusial dalam menyeimbangkan aspek penegakan hukum dan pengawasan pelayaran dengan perlindungan sosial bagi nelayan.
Menutup RDP tersebut, Ketua DPRD Kotabaru Hj. Suwanti menegaskan bahwa penyelesaian masalah ini harus berpijak pada perlindungan ekonomi masyarakat pesisir.
Terlebih, lambatnya dokumen kapal tidak hanya merugikan pemilik, tetapi juga mengancam penghidupan anak buah kapal (ABK) beserta keluarganya.
DPRD Kotabaru merumuskan sejumlah poin tindak lanjut, di antaranya memperkuat komunikasi antara pemilik kapal dan pihak KSOP, mempercepat penerbitan sertifikat, serta membantu koordinasi lanjutan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalimantan Selatan. (rls)
