ADAINFO, KOTABARU – Anggota DPRD Kotabaru, Abdul Basir menyampaikan rekomendasi Fraksi PKS Hanura atas Raperda APBD tahun 2025 dalam rapat paripurna yang digelar Senin (18/11/24).
Dalam laporannya, ada Sembilan poin rekomendasi penting yang disampaikan Fraksi PKS Hanura, yaitu :
- PEKERJAAN UMUM (PU)
Penataan Infrastruktur jalan di kota perlu penataan yang terkoordinasi dan terorganisir, terutama antara dinas pekerjaan umum dan pihak terkait Hal ini penting untuk menciptakan jalan yang tertata rapi dan aman, sehinggga pengguna jalan merasa nyaman dan terhindar dari potensi kecelakaan.
- Penerangan Jalan Umum (PJU) perlu dipasang didaerah-daaerah rawan untuk meningkatkan keamanan.
- Sarana dan prasaran gedung perkantoran dan pelayanan harus diprioritaskan agar memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien.
- AIR LAUT
Lambannya respon pemerintah dengan menangani permasalahn terkait air laut berdampak langsung pada terganggunya aktifitas Kesehatan Masyarakat yang tinggal didaerah pesisir.
- KESEHATAN
Relokasi Rumah Sakit Umum Kabupaten Kotabaru perlu segera dilakukan karena terbatasnya fasilitas ruang rawat inap.
- PENDIDIKAN DINAS DIKBUD
Kerjasama Pemda Kabupaten Kotabaru dengan Universitas Lambung Mangkurat (ULM) patut diapresiasi. Dinas Pendindikan dan Kebudayaan (DIKBUD) hendaknya mendorong pegawai pemerintah daerah untuk melanjutkan Pendidikan yang lebih tinggi, guna menghasilkan aparatur yang berkualitas dan berdaya saing.
- PARIWISATA
Pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Kotabaru yang terus berkembang perlu diimbangi dengan perhatian terhadap sumber daya manusia (SDM) yang terlibat.
- OLAHRAGA :
Sarana dan fasilitas olahraga disetiap desa perlu ditingkatkan. Program “Desa satu Gedung serbaguna” atau sport Centerharus diwujudkan untuk mendukung minat dan bakat olahraga , serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk berolahraga dan berktifitas secara positif.
- SATPOL PP
Penertipan terhadap pedagang kaki lima yang berjualan dipinggir jalan perlu ditingkatkan untuk mencegah gangguan lalu lintas. Satpol PP diharapkan dapat lebih aktif dalam melakukan penertiban yang tidak hanya penegakan atuuran, tetapi juga memberikan Solusi yang berkeadilan bagi pedagang.
- PERHUBUNGAN
Kemacetan lalu lintas yang terjadi di beberapa ruas jalan kota, terutama akibat parkir liar di jalan raya, telah menjadi masalah serius yang mengganggu kelancaran mobilitas masyarakat. Parkir kendaraan di jalan sempit tidak hanya memperburuk kondisi kemacetan, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan dan membahayakan keselamatan pengguna jalan.
- PERIKANAN DAN KELAUTAN
Nelayan kecil di daerah pesisir menghadapi kesulitan yang serius dalam mendapatkan BBM bersubsidi, yang seharusnya menjadi hak mereka untuk mendukung aktivitas perikanan. Lambannya distribusi dan pengawasan terhadap program subsidi BBM ini telah memperburuk kondisi ekonomi nelayan, yang berdampak langsung pada ketahanan pangan dan perekonomian lokal. (red)
