ADAINFO, TANAH BUMBU – Pemkab Tanah Bumbu memulai rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Rencana 2027.
Agenda ini digelar serentak di dua wilayah, yakni Kecamatan Simpang Empat dan Kecamatan Batulicin, pada Kamis (5/3/26).
Pada tahun rencana 2027, Pemkab Tanbu mengusung tema besar: “Transformasi Infrastruktur, Transformasi Ekonomi dan Pelayanan Publik menuju Tanah Bumbu Maju, Makmur dan Beradab.”
Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, menekankan pentingnya Musrenbang sebagai instrumen untuk menyerap aspirasi riil dari akar rumput.
Dalam sambutan tertulisnya, Bupati berharap forum ini tidak sekadar menjadi rutinitas, melainkan wadah yang mampu menghasilkan usulan prioritas.
“Setiap usulan yang muncul harus benar-benar mencerminkan kebutuhan prioritas di wilayah masing-masing dan berjalan selaras dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu,” ujar Bupati melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra, M. Putu Wisnu Wardhana, saat membuka Musrenbang di Simpang Empat.
Di lokasi berbeda, Musrenbang tingkat Kecamatan Batulicin dibuka oleh Bupati melalui Asisten Administrasi Umum, M. Yamani.
Pemkab Tanah Bumbu telah memetakan tujuh prioritas pembangunan yang akan menjadi tulang punggung kebijakan di tahun 2027. Ketujuh poin tersebut meliputi:
1. Pendidikan. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas bagi seluruh lapisan masyarakat.
2. Kesehatan. Penguatan kualitas sarana dan layanan kesehatan masyarakat.
3. Ketahanan Pangan. Memperkuat ketahanan pangan daerah melalui pemberdayaan UMKM berbasis industri unggulan.
4. Infrastruktur. Pengembangan infrastruktur daerah yang berkualitas dan merata.
5. Lingkungan & Tata Kota. Penataan kota dan pembangunan desa berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
6. Sosbud & Olahraga. Peningkatan prestasi seni, budaya, dan olahraga serta pelestarian warisan budaya lokal.
7. Birokrasi. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, melayani, dan akuntabel.
Langkah strategis ini nantinya akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam 47 program prioritas dan 69 program unggulan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat luas. (rls)
