ADAINFO, KOTABARU – DPRD Kabupaten Kotabaru memfasilitasi pertemuan antara kelompok nelayan dengan manajemen PT Silo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Ruang Rapat Komisi, Senin (26/1).
Pertemuan ini menyusul adanya keluhan warga terkait aktivitas pengurukan pelabuhan dan pembangunan jembatan Tanjung Lita.
Ketua Komisi II DPRD Kotabaru, Abu Suwandi, menjelaskan bahwa agenda ini merupakan respons cepat legislatif terhadap aspirasi nelayan yang merasa terdampak langsung oleh aktivitas operasional perusahaan. Para nelayan menuntut adanya kompensasi atas gangguan ruang gerak dan mata pencaharian mereka.
“Pihak perusahaan tadi menyampaikan bahwa program CSR sebenarnya sudah terealisasi 100 persen. Namun, kami dari DPRD tetap berharap agar keluhan dan permintaan spesifik dari para nelayan ini bisa segera dicarikan titik temunya,” ujar Abu Suwandi kepada awak media, Selasa (28/1).
Menanggapi tuntutan tersebut, Legal PT Silo melalui Head of External, CSR, LA & Corporate, Sigit Dwi Haryanto, menegaskan bahwa seluruh aktivitas pengurukan telah melalui kajian teknis dan prosedur hukum yang berlaku.
Sigit menyebutkan, dari sekian banyak kelompok nelayan di wilayah tersebut, hanya sebagian kecil yang mengajukan keberatan. Hal ini dikarenakan setiap desa memiliki banyak kelompok nelayan dengan dinamika yang berbeda.
“Semua proses regulasi telah kami lalui. Terkait 17 nelayan yang belum terakomodir, hal itu terjadi karena adanya skala prioritas dan keterbatasan kemampuan perusahaan. Namun, kami tetap berkomitmen memprioritaskan mereka sesuai kapasitas yang ada,” terang Sigit.
Ia juga menambahkan bahwa perusahaan bersikap terbuka. Bagi kelompok yang merasa belum mendapatkan manfaat, dipersilakan mengajukan proposal resmi melalui koordinasi dengan Kepala Desa setempat.
Di sisi lain, perwakilan nelayan tetap menunjukkan sikap kooperatif. Ketua Nelayan, Ahmad Lamo menyatakan bahwa pada dasarnya masyarakat mendukung keberadaan PT Silo sebagai penggerak ekonomi daerah, namun mereka memerlukan kepastian kompensasi.
Adapun beberapa poin tuntutan yang diajukan nelayan dalam RDP tersebut meliputi Bantuan sarana, Infrastruktur, dan Santunan.
“Kami mendukung penuh PT Silo. Harapan kami hanya satu, ada kejelasan bantuan. Terkait nominal santunan, kami tidak mematok angka dan menyerahkan sepenuhnya pada kebijakan serta kemampuan perusahaan,” pungkas Ahmad Lamo. (rls)
