ADAINFO, KOTABARU – Badan Pertanahan Nasional (BPN) menggelar Sosialisasi optimalisasi pengendalian hak atas tanah dan ruang yang berkeadilan untuk pembangunan wilayah kabupaten kotabaru yang berkelanjutan menuju indonesia emas 2045.
Kegiatan berlangsung diaula bamega lantai II kantor Bupati kotabaru. Senin, (11/08/25)
Dalam sambutan Bupati kotabaru yang di wakili oleh Wakil Bupati Kotabaru Syairi Muhlis. Sos mengatakan kegiatan itu merupakan refleksi dari komitmen kita bersama dalam mewujudkan tata kelola ruang dan tanah yang adil, transparan dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Lanjutnya, sebagai daerah kepulauan yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar, kotabaru menghadapi tantangan dalam pengendalian alih fungsi lahan, pemanfaatan ruang, serta perlindungan hak atas tanah masyarakat.
“Sinergi antara pemerintah pusat dah daerah, serta pertisipasi aktif masyarakat, menjadi kunci utama dalam menciptakan kebijkaan yang berkeadilan dan berkelanjutan,” Ucapnya.
Syairi berharap kegiatan itu dapat memberi pemahaman yang lebih mendalam, serta merumuskan langkah strategis yang konkret untuk memperkuat pengendalian hak atas tanah dan ruang di kotabaru.
“Mari kita jadikan forum ini sebagai wadah dialog, tukar pikiran dan penyelarasan visi demi kesejahteraan rakyat yang kami cintai,” Pungkasnya.
Sementara, Direktur pengendalian hak atas tanah ahli fungsi lahan kepulauan dan wilayah tertentu/kementerian ATR/BPN
Dr. Ir. Andi Renald, S. T. , M. T. , IPU. , ASEAN Eng. , QCRO) dalam sambutannya menyampaikan bahwa kita mengoptimalisasi banyaknya sumber daya alam di tanah bumi saijaan maka kita harus mensyukuri dan menjaga Bagaimana memanfaatkan serta menggunakan sumber daya alam ini berkelanjutan untuk anak cucu kita nanti.
“Peran kita sebagai pengendalian Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan alih fungsi lahan termasuk pulau-pulau kecil dan kawasan pesisir yang merupakan tugas kami di dalam melakukan proses pengendalian,” ucapnya.
Selain di hadiri Wakil Bupati kotabaru dan Direktur pengendalian hak atas tanah ahli fungsi lahan kepulauan dan wilayah tertentu/kementerian ATR/BPN, kegiatan juga di hadiri Sekretaris daerah, kepala Sub direktorat pengendalian hak atas tanah kepulauan dan wilayah tertentu wilyah I menterian ART/BPN, Kepala Bidang pengendalian dan penanganan sengketa kantor wilayah BPN provinsi kalsel dan kepala BPN Kab. Kotabaru. (rls)
