ADAINFO, TANAH BUMBU — Pemkab Tanbu terus mematangkan kesiapan transformasi sektor pendidikan di daerahnya.
Langkah ini ditandai dengan digelarnya Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektor Implementasi Wajib Belajar 1 (Satu) Tahun Pendidikan Prasekolah di Ruang Bersujud Kantor Bupati Tanah Bumbu, Kelurahan Gunung Tinggi, Kamis (16/7/26).
Rakor strategis ini dibuka secara resmi oleh Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra, M. Putu Wisnu Wardhana. Langkah ini mempertegas komitmen daerah dalam memperkuat peta jalan pendidikan sejak usia dini.
Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Putu Wisnu Wardhana, Bupati Andi Rudi Latif menekankan bahwa pendidikan anak usia dini merupakan fondasi krusial dalam mencetak SDM yang berkualitas.
Pendidikan prasekolah memiliki peran sentral dalam membentuk kecerdasan, karakter, kemampuan sosial, hingga kesiapan transisi anak menuju jenjang pendidikan dasar.
“Implementasi Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi Tanah Bumbu yang sehat, cerdas, berkarakter, dan memiliki daya saing tinggi,” ujar Wisnu menegaskan pesan Bupati.
Namun, ia mengingatkan bahwa kesuksesan program ini tidak bisa bertumpu pada pundak pemerintah semata.
Diperlukan kerja sama multisektor yang solid—mulai dari tingkat perangkat daerah, kecamatan, desa, dunia usaha, organisasi masyarakat, hingga kesadaran dari masyarakat itu sendiri.
Melalui Rakor ini, Pemkab Tanbu berharap seluruh pemangku kepentingan dapat menyatukan persepsi untuk merumuskan langkah taktis yang terukur dan berkelanjutan.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Tanah Bumbu, Amiludin, menjelaskan bahwa program ini merupakan wujud nyata dukungan daerah terhadap kebijakan nasional.
Kebijakan Wajib Belajar 1 Tahun Prasekolah ini merupakan bagian integral dari program Wajib Belajar 13 Tahun yang telah dicanangkan sejak tahun 2025 dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).
Untuk mendukung target besar tersebut, Pemkab Tanbu secara konsisten memperluas akses layanan PAUD, meningkatkan kompetensi guru, membenahi sarana-prasarana, serta mendongkrak partisipasi aktif masyarakat.
“Kami berharap, lewat sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, organisasi profesi, dan masyarakat, Kabupaten Tanbu bisa menjadi pilot project atau daerah percontohan implementasi wajib belajar prasekolah ini di Kalimantan Selatan,” kata Amiludin optimis.
Demi mematangkan implementasi di lapangan, Rakor ini menghadirkan sejumlah pakar dan narasumber berkompeten dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta instansi regional, antara lain:
- Anugrah Mi’roz Dzulfikar (Widyaprada Ahli Pertama Kemendikdasmen)
- Dr. Santoso, S.Pd., M.Si. (Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan / BPMP Provinsi Kalimantan Selatan)
- Dr. Wasimin, S.Pd., M.Pd. (Kepala Balai Guru dan Tenaga Kependidikan / BGTK Provinsi Kalimantan Selatan)
Agenda ini juga dihadiri oleh jajaran Kepala Desa, Ketua Pokja Bunda PAUD, pengurus HIMPAUDI, serta IGTKI-PGRI se-Kabupaten Tanah Bumbu yang berkomitmen penuh mengawal masa depan pendidikan anak usia dini di Bumi Bersujud. (rls)
