ADAINFO, TANAH BUMBU – Merayakan momentum hari jadi yang ke-23, Pemkab Tanah Bumbu menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan melalui gelaran Workshop Manajemen Risiko Organisasi Tahun 2026 Lingkup Pemerintah Daerah Se-Provinsi Kalimantan Selatan.
Perhelatan strategis yang berlangsung di Pendopo Kantor Bupati, Batulicin, pada Kamis (2/4/2026) ini menjadi ajang konsolidasi penting bagi jajaran birokrasi di wilayah Kalimantan Selatan untuk menghadapi dinamika pembangunan yang kian kompleks.
Acara yang mempertemukan para pejabat dari Inspektorat serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dari berbagai kabupaten dan kota se-Kalsel ini dibuka secara resmi oleh Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Yulian Herawati.
Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif akan pentingnya mitigasi hambatan dalam setiap kebijakan publik guna memastikan efektivitas anggaran dan ketepatan sasaran program kerja pemerintah.
Dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekda Yulian Herawati, Bupati Andi Rudi Latif menyoroti realitas penyelenggaraan pemerintahan masa kini yang menuntut kesigapan tinggi.
Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan maupun program kegiatan yang digulirkan pemerintah daerah memiliki potensi risiko yang tidak bisa diabaikan.
Menurutnya, proses identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko yang dilakukan secara tepat bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah kebutuhan fundamental untuk menjaga integritas pembangunan daerah.
Lebih lanjut, Bupati menekankan bahwa pengelolaan risiko yang efektif merupakan instrumen krusial dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.
Dengan manajemen risiko yang matang, setiap keputusan yang diambil oleh kepala daerah dan perangkatnya akan lebih terukur, sehingga mampu meminimalisir kegagalan dan mempercepat pencapaian target-target strategis.
Hal inilah yang mendasari pentingnya penguatan kapasitas serta pemahaman aparatur sipil negara dalam menguasai instrumen manajemen risiko organisasi.
Guna memberikan pendalaman materi yang komprehensif, workshop ini menghadirkan narasumber otoritatif yakni Kepala BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Dr. Ayi Royanto, Ak., M.Si., CA., CPMA., QIA., CGCAE., ASKOM.
Kehadiran pakar dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tersebut diharapkan mampu memberikan perspektif teknis dan strategis bagi peserta dalam mengimplementasikan sistem pengendalian intern yang lebih kokoh.
Workshop ini dipandang sebagai langkah taktis untuk menyamakan persepsi di antara pemerintah daerah se-Kalimantan Selatan.
Melalui forum ini, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu berupaya membangun komitmen bersama agar manajemen risiko dapat diimplementasikan secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan, bukan sekadar pemenuhan aspek administratif belaka.
Semangat kolektif ini diharapkan mampu menciptakan iklim pemerintahan yang lebih tangguh terhadap guncangan eksternal maupun kendala internal.
Di akhir sambutannya, Bupati Andi Rudi Latif melalui Sekda Yulian Herawati berpesan agar seluruh peserta menyerap materi dengan serius dan penuh tanggung jawab.
“Besar harapan agar wawasan yang diperoleh dari workshop ini tidak berhenti di ruang pertemuan, melainkan segera diaplikasikan secara optimal di masing-masing perangkat daerah,” harap Sekda. (rls)
