
ADAINFO, KOTABARU – Komisi II DPRD Kabupaten Kotabaru menggelar rapat kerja penting guna membahas pemutakhiran dan verifikasi data penerima Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi bagi nelayan, Senin (16/11/26)
Rapat ini digelar menyusul banyaknya laporan dan temuan di lapangan terkait distribusi BBM bersubsidi yang dinilai belum tepat sasaran.
Dalam rapat kerja tersebut, Ketua Komisi II, Abu Suwandi menyoroti sejumlah persoalan krusial yang merugikan nelayan tradisional.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari masyarakat pesisir, ditemukan indikasi bahwa penerima subsidi BBM banyak yang sudah tidak lagi berprofesi sebagai nelayan, bahkan sebagian telah beralih profesi menjadi petani namun masih tetap menerima jatah BBM subsidi.
Selain masalah validitas data, Komisi II DPRD Kotabaru juga menerima laporan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang oleh pihak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).
BBM bersubsidi yang seharusnya disalurkan langsung kepada nelayan yang berhak, diduga dijual kembali kepada pihak pengecer.
Akibat praktik tersebut, para nelayan di wilayah pesisir khususnya di kawasan Pulau Utara terpaksa harus membeli BBM subsidi dari pengecer dengan harga yang melambung tinggi, yakni mencapai Rp6.000 per liter dengan volume distribusi yang dilaporkan telah mencapai sekitar 6.000 liter.
Melalui rapat kerja ini, DPRD Kotabaru mendesak instansi terkait dan pihak berwenang untuk segera melakukan audit, verifikasi ulang, serta penertiban data penerima subsidi secara ketat.
Langkah tegas ini diperlukan agar kuota BBM subsidi benar-benar dinikmati oleh nelayan yang membutuhkan, serta menutup celah bagi oknum-oknum yang mencoba mencari keuntungan pribadi di tengah kesulitan para nelayan. (red)





