
ADAINFO, TANAH BUMBU – Realisasi investasi di Kabupaten Tanah Bumbu mencatat tren positif dengan melampaui target tahunan.
Hingga Triwulan III 2026, capaian investasi daerah tersebut menyentuh angka Rp11,61 triliun atau 114,19 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp10,16 triliun.
Guna menjaga momentum sekaligus memperkuat tata kelola penanaman modal, Pemkab Tanah Bumbu melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan Sosialisasi Pengawasan Perizinan di Hotel Lotusa Batulicin, Senin (16/11/26).
Kegiatan yang diikuti sebanyak 120 perusahaan ini dibuka secara resmi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Tanah Bumbu, Eryanto Rais, mewakili Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif.
Forum ini turut menghadirkan narasumber dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, yakni Yeriska Gritania dan Sapto Hadi Witomo.
Membacakan sambutan Bupati Andi Rudi Latif, Eryanto Rais menegaskan bahwa kedisiplinan perusahaan dalam menyusun dan menyampaikan LKPM merupakan cerminan komitmen terhadap tata kelola usaha yang baik.
Data pelaporan yang akurat sangat krusial bagi pemerintah sebagai dasar pencatatan realisasi investasi, evaluasi, hingga perumusan kebijakan ekonomi yang tepat sasaran.
“Capaian investasi hingga Rp11,61 triliun ini merupakan hasil kerja sama seluruh pemangku kepentingan, termasuk peran aktif pelaku usaha melalui kepatuhan dalam menyampaikan LKPM,” ujar Eryanto.
Selain pembekalan teknis pelaporan, agenda ini juga dirangkai dengan Sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Daerah yang menggandeng Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan Polres Tanah Bumbu sebagai narasumber.
Menurut Eryanto, penguatan fungsi pengawasan merupakan langkah strategis untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, bersih, transparan, dan akuntabel sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025.
Kepala DPMPTSP Tanah Bumbu, Briyan Ajisoko, menjelaskan bahwa kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha selaku pemegang perizinan berusaha terhadap regulasi yang berlaku.
“Kami ingin memastikan setiap perusahaan memahami kewajiban pelaporan dan pentingnya pengawasan. Melalui kegiatan ini, kami memperkuat sinergi dengan instansi internal maupun eksternal agar pelaksanaan pengawasan dan pelaporan berjalan maksimal,” kata Briyan.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bidang Pengendalian dan Informasi DPMPTSP Tanah Bumbu, Luthfiandini Murdianti, menambahkan bahwa Bimtek LKPM merupakan agenda pembinaan rutin tahunan.
Ia mengingatkan bahwa frekuensi pelaporan disesuaikan dengan klasifikasi skala usaha masing-masing perusahaan.
Pelaku usaha skala kecil diwajibkan menyampaikan laporan setiap semester atau dua kali dalam setahun. Sedangkan untuk perusahaan skala menengah dan besar, pelaporan wajib dilakukan setiap triwulan atau empat kali dalam setahun. (rls)





