ADAINFO, BANJARBARU – Pemkab Tanah Bumbu kembali mencatatkan langkah progresif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital.
Melalui gelaran High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tahun 2026, Rabu (11/11/26), Pemkab Tanah Bumbu resmi meluncurkan delapan inovasi digitalisasi daerah sekaligus.
Mengusung tema “Inovasi Tanpa Batas, Pelayanan Berkualitas”, forum strategis ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi capaian digitalisasi daerah sekaligus memperkuat program kerja TP2DD hingga Triwulan III Tahun 2026.
Peluncuran delapan inovasi ini menandai keseriusan Tanah Bumbu dalam mendigitalisasi sektor keuangan dan pelayanan publik. Adapun deretan inovasi tersebut meliputi:
- QRIS Dinamis untuk pembayaran pajak daerah
- Perluasan pemanfaatan Kartu Kredit Indonesia (KKI)
- SP2D Online
- Aksi Bepadah dan Aksi Tegas
- Integrasi opsen pajak daerah
- Tax Ratio berbasis Artificial Intelligence (AI)
- PETA Catering
Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tanah Bumbu, Wiwit Eka Dewi menjelaskan bahwa seluruh inovasi ini merupakan hasil kolaborasi erat antar perangkat daerah bersama Bank Kalsel dan mitra strategis lainnya.
Ia memaparkan, Kabupaten Tanah Bumbu kini mencatatkan sejarah baru sebagai pemerintah daerah pertama di Kalimantan Selatan yang menerapkan QRIS Dinamis untuk pembayaran pajak bekerja sama dengan Bank Kalsel.
Selain itu, Tanah Bumbu juga dipercaya sebagai pilot project sekaligus pelopor integrasi opsen pajak daerah antara pemerintah provinsi dan kabupaten di Kalsel.
Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif dalam sambutannya yang dibacakan oleh Plh Sekretaris Daerah, Eryanto Rais menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh jajaran TP2DD atas komitmen dan kerja keras mereka dalam mendorong percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah.
Menurutnya, transformasi digital bukan sekadar mengikuti perkembangan teknologi, melainkan sebuah keharusan untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman, dan berkualitas.
Di sisi lain, elektronifikasi belanja daerah juga diharapkan mampu menciptakan sistem pembayaran yang lebih tertib, efisien, terdokumentasi, dan akuntabel.
“Digitalisasi bukan hanya tentang perubahan cara bertransaksi, tetapi juga tentang perubahan budaya kerja, peningkatan integritas, dan penguatan kualitas pelayanan publik,” tegas Bupati dalam sambutannya.
Lebih lanjut, Bupati mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Bank Indonesia, sektor perbankan, pemerintah pusat, hingga Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, untuk terus memperkuat sinergi membangun ekosistem transaksi digital yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (rls)
