Perkuat PAD, Bupati Kotabaru Komitmen Transformasi BUMD Jadi Profesional dan Akuntabel

Reses Komisi II DPR RI yang diikuti Seluruh Kepada Daerah di Kalimantan Selatan. Foto istimewa.

ADAINFO, BANJARMASIN – Bupati Kotabaru, H. Muhammad Rusli, menegaskan komitmennya untuk melakukan reformasi total terhadap tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Hal ini disampaikan Rusli usai menghadiri Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI Masa Persidangan III Tahun 2025–2026 yang berlangsung di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Jumat (20/2/26).

Pertemuan strategis yang dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri dan para kepala daerah se-Kalimantan Selatan tersebut berfokus pada penguatan peran BUMD sebagai tulang punggung Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati H. Muhammad Rusli menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Kotabaru tengah melakukan evaluasi mendalam agar BUMD tidak hanya sekadar eksis, tetapi mampu bersaing secara sehat di pasar.

“Kami berkomitmen mendorong BUMD di Kotabaru agar lebih transparan, berdaya saing, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pembenahan tata kelola adalah harga mati agar perusahaan daerah kita semakin sehat dan profesional,” tegas Rusli.

Ia menambahkan bahwa peran BUMD sangat krusial dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan warga di Bumi Saijaan. Dengan pengelolaan yang akuntabel, diharapkan kontribusi BUMD terhadap struktur keuangan daerah dapat meningkat secara signifikan setiap tahunnya.

Senada dengan visi Bupati, Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, mengingatkan para kepala daerah bahwa BUMD merupakan motor penggerak kemandirian fiskal.

Ia menyoroti tiga poin utama dalam pengelolaan perusahaan plat merah daerah, yakni Good Corporate Governance, Transparansi, dan Pelayanan Publik.

“BUMD perlu dikelola secara profesional dan berintegritas agar mampu menjadi sumber PAD yang berkelanjutan,” ujar Rifqinizamy.

Hasil dari pertemuan reses ini akan dibawa ke tingkat pusat sebagai bahan evaluasi kebijakan pengawasan BUMD secara nasional.

Bagi Kabupaten Kotabaru, momentum ini menjadi pijakan untuk mempererat sinergi antara pemerintah daerah dan manajemen BUMD guna mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal.

Langkah Bupati Rusli ini diharapkan mampu membawa angin segar bagi iklim investasi dan efektivitas pelayanan publik di Kotabaru melalui optimalisasi aset-aset daerah yang dikelola oleh BUMD. (rls/wd)