DPRD Kotabaru dan TNI Perkuat Sinergi Percepat Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih

Wakil ketua DPRD Kotabaru, Chairil Anwar saat mengikuti zoom meeting bersama Panglima TNI. Foto istimewa.

ADAINFO, KOTABARU – DPRD Kabupaten Kotabaru menegaskan komitmennya dalam mendukung penguatan ekonomi kerakyatan melalui percepatan pembangunan fisik gerai dan pergudangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Hal ini mengemuka saat jajaran legislatif menghadiri agenda Zoom Meeting bersama Wakil Panglima TNI guna menindaklanjuti  Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025.

Kegiatan tersebut dipusatkan di lokasi KDKMP Desa Teluk Kemuning, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Selasa (27/01/26).

Pertemuan virtual ini bertujuan untuk menyelaraskan langkah antara pemerintah pusat, TNI, dan pemerintah daerah. Fokus utamanya adalah memastikan pembangunan fasilitas KDKMP berjalan sesuai target sebagai pilar penguatan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput.

Wakil Ketua DPRD Kotabaru, Chairil Anwar, menyatakan bahwa kehadiran seluruh unsur pimpinan daerah dalam rapat koordinasi tersebut merupakan bukti keseriusan Kabupaten Kotabaru dalam menyukseskan program strategis nasional.

“Kami di DPRD siap mengawal dan mendukung penuh program pemerintah ini. Tujuannya jelas, agar penguatan koperasi di tingkat desa dan kelurahan dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kotabaru,” ujar Chairil Anwar di sela kegiatan.

Acara ini turut dihadiri oleh berbagai pejabat penting, di antaranya Asisten II Setda Kotabaru Murdianto mewakili Bupati Kotabaru. Perwakilan Kodim 1004/Kotabaru dan Danramil Pulau Laut Kepulauan, Kepala Diskoprindag Kotabaru, Camat serta para kepala desa se-Kecamatan Pulau Laut Kepulauan.

Pembangunan gerai dan pergudangan KDKMP ini diharapkan menjadi katalisator bagi produk-produk lokal desa untuk mendapatkan akses pasar yang lebih luas serta manajemen logistik yang lebih mumpuni.

Melalui kolaborasi antara TNI dan Pemerintah Daerah, proyek ini diproyeksikan tidak hanya sekadar pembangunan fisik, tetapi juga menjadi simbol kedaulatan ekonomi di wilayah pesisir dan kepulauan. (rls)