ADAINFO, KOTABARU – DPRD Kabupaten Kotabaru menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT PLN (Persero) ULP Kotabaru Kota di Gedung DPRD Kotabaru, Senin (05/10/2026).
Langkah tegas ini diambil menyusul maraknya keluhan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang kerap terjadi belakangan ini.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru, Awaludin, S.Hut. Dalam kesempatan itu, Awaludin menegaskan pentingnya keterbukaan informasi agar publik mendapatkan kejelasan terkait kondisi kelistrikan terkini.
Ia juga mendesak agar proses perbaikan dan optimalisasi sistem dapat segera diselesaikan sehingga pemadaman listrik tidak terus-menerus berulang dan mengganggu aktivitas warga.
Menanggapi desakan tersebut, Manager PLN ULP Kotabaru Kota, M. Reza, membeberkan bahwa gangguan kelistrikan ini dipicu oleh kendala teknis pada sejumlah pembangkit listrik utama.
Sebab, sistem kelistrikan Kabupaten Kotabaru saat ini telah terinterkoneksi secara luas meliputi wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, hingga sebagian Kalimantan Barat.
Akibatnya, gangguan pembangkit di daerah lain otomatis memberikan efek domino bagi sistem lokal.
“Gangguan sempat terjadi pada tiga PLTU di wilayah Kalselteng (PLTU Asam-Asam, PLTU TKS, dan PLTU TPI) dan sempat pulih pada akhir September. Namun, di saat bersamaan, gangguan baru justru melanda tiga PLTU di Kalimantan Timur (PLTU CFNS, Indoka, dan Senipah),” papar Reza.
Dalam kondisi normal, wilayah Kaltim menyuplai daya hingga 70 Megawatt (MW) ke Kalsel.
Hilangnya pasokan daya secara masif ini memaksa PLN terpaksa memberlakukan pemadaman bergilir demi menjaga keandalan serta keseimbangan sistem interkoneksi secara keseluruhan.
Sebagai langkah mitigasi, PLN tengah merancangnya penambahan kapasitas daya secara bertahap hingga akhir tahun ini melalui pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). (red)
