ADAINFO, BANJARMASIN — DPD KNPI) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) di Banjarmasin pada Sabtu (1/8/26).
Forum ini menjadi langkah awal pemuda Banua dalam mematangkan arah kebijakan dan program kerja untuk tiga tahun ke depan.
Rakerda perdana bagi kepengurusan DPD KNPI Kalsel periode 2026–2029 tersebut mengusung tema “Pemuda Bertumbuh, Banua Maju”.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua DPD KNPI Kalsel Andi Rustianto, Sekretaris Rais Suhayat, Bendahara Gadis Wahyu Ramadantari, serta seluruh jajaran pengurus.
Ketua Pelaksana Rakerda, Rusniansyah, menjelaskan bahwa perumusan program kerja dibagi ke dalam tiga komisi utama dengan tugas yang disesuaikan pada bidang masing-masing. Diperkirakan, forum ini akan mematangkan lebih dari 57 program kerja.
“Hari ini kita fokus pada penyusunan program kerja yang dibagi dalam tiga komisi. Setiap komisi mempunyai tugas sendiri, dengan harapan ada rekomendasi eksternal untuk pemerintah daerah,” terang Rusniansyah.
Ia menambahkan, target minimalnya adalah setiap bidang dalam struktur DPD KNPI Kalsel mampu menelurkan satu program kerja unggulan, yang jumlahnya masih bisa terus berkembang seiring dinamika pembahasan komisi.
Selain merumuskan agenda internal dan rekomendasi bagi Pemerintah Daerah, DPD KNPI Kalsel memanfaatkan momentum ini untuk merespons isu krusial yang tengah dihadapi masyarakat, yakni krisis pemadaman listrik yang melanda Kalimantan Selatan dalam satu bulan terakhir.
Ketua DPD KNPI Kalsel, Andi Rustianto, menegaskan bahwa gangguan pasokan listrik telah memberikan dampak sistemik terhadap perekonomian daerah, pelayanan publik, hingga aktivitas harian warga.
“Melalui forum Rakerda ini, KNPI Kalsel mendorong kejelasan dan langkah pemulihan dari pihak PLN. Aspirasi tersebut kami sampaikan melalui jalur organisasi sebagai bentuk pengawalan pemuda terhadap masalah yang berdampak langsung pada masyarakat,” tegas Andi.
Sebagai bentuk sikap nyata, DPD KNPI Kalsel juga menyepakati deklarasi resmi yang ditujukan kepada PT PLN (Persero) terkait penanganan gangguan listrik di wilayah Kalsel.
Hasil Rakerda ini diharapkan mampu melahirkan rekomendasi konkret yang tidak hanya menjadi masukan strategis bagi Pemerintah Daerah, tetapi juga menjawab berbagai persoalan kepemudaan dan kemasyarakatan di Bumi Antasari. (rls)
