ADAINFO, KOTABARU – Pemkab Kotabaru bergerak cepat memperkuat sistem pertahanan data digitalnya.
Guna mengantisipasi potensi kebocoran data, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kotabaru menggelar Sosialisasi Manajemen Risiko Keamanan Informasi bagi seluruh SKPD dan kecamatan, Selasa (23/6/26).
Acara yang dipusatkan di Aula Bamega Kantor Bupati Kotabaru, Sebelimbingan ini dibuka secara resmi oleh Sekdakab Kotabaru, H. Eka Saprudin.
Langkah ini diambil untuk mendongkrak pemahaman dan kesadaran aparatur pemerintah dalam mengelola risiko keamanan informasi di era digital.
Agenda strategis ini turut dihadiri Kepala Diskominfo Kabupaten Kotabaru Gusti Abdul Wakhid, serta menghadirkan narasumber dari Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Erix Agus Panca, S.Kom.
Ketua Panitia Pelaksana sekaligus Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Persandian Diskominfo Kotabaru, Hj. Mariana, menjelaskan bahwa manajemen risiko siber kini menjadi hal yang krusial.
Proses ini melibatkan langkah sistematis mulai dari identifikasi, analisis, evaluasi, hingga pengendalian risiko.
“Melalui sosialisasi ini, diharapkan seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya menjaga keamanan informasi serta mampu menerapkan langkah-langkah mitigasi risiko di lingkungan kerja masing-masing,” ujar Mariana dalam laporannya.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Kotabaru Gusti Abdul Wakhid mengingatkan bahwa transformasi digital bagaikan pisau bermata dua.
Di satu sisi mempermudah pelayanan publik, namun di sisi lain membuka celah ancaman keamanan yang nyata.
“Perkembangan teknologi menghadirkan berbagai ancaman terhadap keamanan informasi, baik teknis maupun nonteknis. Penerapan manajemen risiko menjadi sangat penting untuk memastikan data pemerintah tetap terlindungi dari penyalahgunaan,” tegas Gusti.
Merespons tantangan tersebut, Sekda Kotabaru H. Eka Saprudin memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajarannya.
Ia mengingatkan bahwa kemudahan birokrasi digital harus diimbangi dengan tanggung jawab besar dalam menjaga kerahasiaan data.
Lebih lanjut, Eka meminta para kepala SKPD tidak hanya fokus pada aspek perlindungan, tetapi juga memastikan data yang dimiliki selalu diperbarui agar kebijakan pembangunan yang diambil pemerintah bisa tepat sasaran.
“Data merupakan aset penting pemerintah. Selain harus dijaga keamanannya, data juga harus terus diperbarui agar dapat menjadi dasar yang akurat dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan,” pungkas Eka. (rls/wd)
