ADAINFO, BANJARBARU — Pemkab Tanah Bumbu menegaskan komitmen penuh dalam mendukung kebijakan nasional terkait penataan ruang dan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan.
Langkah ini diwujudkan melalui partisipasi aktif Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, dalam Bimbingan Teknis Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Integrasi Data Lahan Baku Sawah (LBS) se-Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Kamis (11/6/26).
Bupati Andi Rudi Latif menyatakan bahwa kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah merupakan kunci utama dalam menjaga tata ruang serta memperkuat ketahanan pangan berkelanjutan.
Kegiatan yang diinisiasi oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Selatan ini mempertemukan kepala daerah dan pemangku kepentingan se-Kalsel.
Kepala Kanwil BPN Kalsel, Budi Kristiyana, S.SiT., M.H, menegaskan bahwa sinergi lintas sektor sangat krusial untuk mempertahankan lahan sawah produktif sebagai fondasi pembangunan.
Sementara itu, Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengembangan Kawasan, Ir. Dony Erwan Brilianto, S.T., M.M, menjelaskan bahwa pengelolaan ruang yang terbatas harus dilakukan secara bijaksana demi menjaga keseimbangan lingkungan sekaligus mendukung investasi.
Untuk mempermudah masuknya investasi di daerah, pemerintah terus mendorong percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terintegrasi langsung dengan sistem Online Single Submission (OSS) agar penerbitan KKPR menjadi lebih cepat.
Dony juga mendesak seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Kalsel untuk mempercepat penetapan kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) melalui regulasi daerah guna menekan laju alih fungsi lahan produktif.
Sebagai langkah teknis, materi bimtek dilanjutkan dengan pemaparan Proses Bisnis Penerbitan KKPR oleh Aulia Amanda Siradj, S.T., M.T. (Direktorat Sinkronisasi dan Pemanfaatan Ruang).
Selain itu, Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I, Rahma Julianti, S.T., M.Sc., turut memaparkan strategi optimalisasi pemenuhan Lahan Baku Sawah sebesar 87 persen melalui integrasi data spasial yang akurat demi akselerasi penetapan kawasan LP2B di daerah. (rls)
