ADAINFO, TANAH BUMBU – TP PKK Kabupaten Tanah Bumbu menerima kunjungan kerja dari TP PKK Provinsi Kalimantan Selatan di Sekretariat TP PKK Tanah Bumbu, Selasa (6/10/2026).
Kunjungan ini digelar dalam rangka evaluasi pelaksanaan 10 Program Pokok PKK di tingkat kabupaten.
Ketua TP PKK Tanah Bumbu, Andi Irmayani Rudi Latif, bersama jajaran pengurus menyambut langsung kedatangan tim penilai provinsi.
Dalam sambutannya, Andi Irmayani menyampaikan apresiasi dan menegaskan bahwa kegiatan evaluasi ini merupakan momen krusial untuk mengukur capaian kerja serta membenahi berbagai kekurangan.
“Evaluasi ini bukan hanya tentang penilaian, tetapi juga menjadi kesempatan untuk melihat kembali apa yang sudah kita kerjakan, apa yang masih perlu diperbaiki, dan bagaimana ke depannya kita bisa bekerja lebih baik lagi,” ujar Andi Irmayani.
Ia juga menyampaikan rasa terima kasih dan dedikasi kepada seluruh kader PKK Tanah Bumbu yang terus bergerak secara berkesinambungan di tengah masyarakat.
“Kalau ada yang kurang, kita perbaiki. Kalau ada yang sudah baik, kita pertahankan. Dan kalau ada yang masih belum dipahami, mari kita tanyakan dan pelajari bersama. Mudah-mudahan melalui kegiatan evaluasi ini, kita semakin termotivasi untuk meningkatkan kualitas program dan administrasi PKK,” tambahnya.
Sementara itu, Staf Ahli TP PKK Provinsi Kalsel, Gusti Muhammad, memberikan pengarahan terkait beberapa aspek vital pendukung keberhasilan program PKK, mulai dari tata kelola administrasi, alokasi pendanaan, hingga efektivitas pelaksanaan kegiatan di lapangan.
Ia menggarisbawahi pentingnya penguatan sinergi antara TP PKK dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Kolaborasi ini dinilai sangat krusial dalam mendukung program-program pemberdayaan ekonomi keluarga, pendidikan, pelayanan sosial, hingga aksi kemanusiaan.
Selain pembenahan internal dan tata kelola program, pertemuan tersebut turut membahas isu-isu strategis seperti pembenahan infrastruktur pemukiman, revitalisasi rumah tidak layak huni, hingga kesiapsiagaan penanganan bencana yang membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat dan dukungan pemerintah daerah. (rls)
