ADAINFO, JAKARTA – Pimpinan bersama jajaran Komisi II DPRD Kabupaten Kotabaru melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Direktorat Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Jakarta, Kamis (10/9/26)
Langkah ini diambil guna mencari solusi konkret terkait penyediaan air bersih bagi ratusan ribu warga yang selama ini mengalami krisis air di wilayah tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi II DPRD, Abu Suwandi memaparkan kondisi di lapangan, di mana dari total 20 kecamatan yang ada, baru 7 kecamatan yang terlayani fasilitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
Sementara itu, wilayah yang paling terdampak krisis air bersih salah satunya adalah Pulau Laut Utara dan Pulau Laut Sigam.
Abu mengungkapkan bahwa kendala utama di daerah adalah minimnya ketersediaan sumber air baku, meskipun cadangan air hujan di wilayah tersebut sebenarnya melimpah.
Selain itu, keterbatasan APBD yang sangat bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH) membuat pemerintah daerah kesulitan untuk membangun infrastruktur pendukung air bersih secara mandiri.
“Untuk SPAM kita sudah cukup, tetapi untuk sumber air bakunya yang tidak ada. Jadi untuk penanganan air bersih itu, kami berharap pada saat musim hujan airnya tertampung dan itu yang akan dijadikan sumber,” ujar Abu pertemuan tersebut.
Melihat kondisi tersebut, DPRD Kotabaru berharap pihak Kementerian PUPR, melalui balai-balai sungai di bawahnya, dapat membantu merealisasikan perencanaan terkait penyediaan sumber air baku.
Sementara, Direktur PDAM Kotabaru, Tri Basuki mengatakan Pemerintah Kabupaten Kotabaru sendiri telah menyiapkan lahan serta Detailed Engineering Design (DED) di Gunung Perak yang sebelumnya sempat tertunda akibat refocusing anggaran di masa pandemi COVID-19.
DPRD Kotabaru berharap PUPR dapat memberikan dukungan penuh agar persoalan krisis air bersih yang dikeluhkan oleh sekitar 318.000 warga pengguna air bersih di Kotabaru dapat segera teratasi. (red)
