ADAINFO, KOTABARU – DPRD Kabupaten Kotabaru menyampaikan Laporan Hasil Pelaksanaan Reses Tahap III Tahun Sidang 2025-2026 dalam Rapat Paripurna yang digelar Senin (8/12/25)
Laporan hasil reses disampaikan Wakil Ketua DPRD, Chairil Anwar di ruang rapat Paripurna DPRD Kotabaru.
Chairil menyampaikan kegiatan reses yang merupakan kewajiban anggota dewan untuk menjaring aspirasi masyarakat ini dilaksanakan selama empat hari, mulai tanggal 11 hingga 14 November 2025.
Berdasarkan laporan tersebut, permasalahan yang paling dominan dikeluhkan oleh masyarakat mencakup isu-isu mendasar yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari, yaitu:
1. Infrastruktur. Masyarakat mengeluhkan pembangunan dan perbaikan jalan pemukiman, drainase, dan fasilitas umum. Masalah spesifik seperti banjir juga menjadi perhatian utama di daerah rawan.
2. Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi. Isu terkait kesejahteraan, bantuan yang dinilai salah sasaran, dan kebutuhan dukungan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi sorotan.
3. Layanan Dasar. Terdapat keluhan mengenai keterbatasan akses dan kualitas layanan dasar, khususnya masalah air bersih akibat pasokan air baku dan infrastruktur distribusi yang belum memadai di beberapa desa.
Selain itu, bidang pendidikan dan kesehatan juga ditekankan sebagai dua pilar penting yang saling terkait untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
Secara total, Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru berhasil menghimpun sebanyak 570 usulan dari masyarakat di empat Daerah Pemilihan (Dapil).
Berikut rincian usulan per Dapil:
1. Dapil I 283 Usulan.
2. Dapil II 82 Usulan.
3. Dapil III 76 Usulan.
4. Dapil IV 129 Usulan.
Chairil mengatakan tujuan utama pelaksanaan reses adalah menyerap aspirasi di daerah pemilihan masing-masing.
“Hasil berupa usulan-usulan ini selanjutnya akan dituangkan dalam Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Kotabaru,” jelasnya.
DPRD menyimpulkan bahwa aspirasi yang terhimpun secara umum memprioritaskan bidang Infrastruktur, Kesejahteraan Sosial, dan Pelayanan Publik.
“Seluruh masukan dan harapan dari konstituen ini merupakan amanah yang akan kami perjuangkan untuk ditindaklanjuti dan dibahas lebih mendalam dalam Rapat-Rapat Komisi dan Badan Anggaran DPRD bersama SKPD terkait,” ujar legislator fraksi Golkar ini. (red)
