ADAINFO, KOTABARU – DPRD Kotabaru fasilitasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dimohonkan oleh Aliansi Kawal Kompensasi Tambang Pulau Laut (AK2TPL).
RDP dipimpin oleh Ketua DPRD Kotabaru, Syairi Mukhlis di ruang gabungan DPRD Kotabaru, Senin (01/04/24) lalu.
Turut hadir perwakilan Forkopimda, Staf Ahli Bupati serta dihadiri oleh anggota Dewan, jajaran AK2TPL, Dinas Kesehatan, Perwakilan Sebuku Coal Group (SCG).
Diawal penyampaian pendapatnya, Koordinator AK2TPL, Rahmat Iswanto mengapresiasi atas terealisasinya beberapa pembangunan fasilitas umum menggunakan dana kompensasi dari kegiatan tambang SCG.
“Sebelumnya kami mengapresiasi pihak SCG yang sudah berkomitmen menyalurkan dana kompensasi dan pihak lain yang mendorong sehingga ini sebagian sudah terealisasi dan bisa dinikmati masyarakat,” Ujar Rahmat.
Berbalik dengan itu, Rahmat menyayangkan ada beberapa item dalam MoU sampai saat ini tidak tersentuh bisa dikatakan 0 rupiah.
“Item ini utama, menyangkut hajat hidup orang banyak di Kotabaru, yaitu pembangunan Rumah sakit sampai saat ini tidak ada kejelasannya,” ucap Rahmat.
Ia membeberkan, diakhir tahun 2022, telah melakukan audiensi dengan Dinas PUPR selaku ujung tombak dalam perencanaan proyek dana kompensasi.
“Kami dijanjikan diakhir tahun 2023 bahwa pembangunan rumah sakit akan dimasukan untuk realisasi selanjutnya,” ungkapnya.
Namun katanya, sampai saat ini belum ada kejelasan terkait pembangunan Rumah sakit tersebut.
Menanggapi hal itu, Staf Ahli Bupati, Zainal Arifin mengatakan pemerintah optimis untuk mulai mengerjakan pembangunan Rumah sakit stagen mulai tahun 2024.
“Yang pertama dikerjakan pemerintah adalah melakukan mereview master plan, kemudian kita susun Detail Engineering Design (DED), dan menghitung berapa pembiayaannya, setelah itu baru kami sampiakan kepada pihak SCG” tutup Zainal.(rls)
