Bupati Kotabaru kembali Teken Nota Kesepakatan Bersama Proyek Strategis di Kalsel

Penandatanganan MOU lanjutan pembangunan jembatan penghubung Pulaulaut. Foto istimewa.

ADAINFO, KOTABARU – Bupati Kotabaru H Muhammad Rusli resmi melakukan penandatanganan adendum nota kesepakatan bersama proyek strategis di Kalimantan Selatan (Kalsel).

Proyek itu diantaranya ialah lanjutan pembangunan jembatan penghubung Pulau Kalimantan-Pulau Laut dan pembangunan koridor lintas tengah Pulau Laut guna mempercepat pembangunan infrastruktur strategis di wilayah Kalsel.

Prosesi penandatanganan itu berlangsung di kediaman Gubernur Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Senin (31/8).

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU, Roy Rizali Anwar, memaparkan adendum nota kesepakatan tersebut ada tiga proyek, yaitu pembangunan jembatan pulau kalimantan-pulau laut, perbaikan alinyemen pada koridor Banjarbaru-Mentewe serta pembangunan jalan koridor lintas tengah Pulau Laut.

Dia juga menyampaikan Direktorat Jenderal Bina Marga memberikan dukungan pada pembangunan bentang utama dan sebagian jembatan pendekat Pulau Kalimantan-Pulau Laut dengan nilai kontrak Rp2,9 triliun dengan progres fisik saat ini mencapai 68,2 persen.

Menurutnya, jembatan itu direncanakan selesai tahun 2028, termasuk rencana pelebaran jalan yang menghubungkan akses pendekat dengan jalan nasional serta pembangunan jalan akses pendekat sisi Pulau Kalimantan dan sisi Pulau Laut.

“Penyelesaian jalan pendekat bisa diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu disisi Batu Licin, dan disisi Kotabaru di serahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kotabaru. Hal ini dilakukan guna mempercepat pembangunannya,” ucapnya.

Selanjutnya, dijelaskannya pula pembangunan jalan koridor lintas tengah pulau laut, memiliki total panjang 75 km, dengan total anggaran sekitar Rp2 triliun.

Pembangunan jalan itu terbagi menjadi 2 lingkup pendanaan, yaitu lingkup APBN Kementerian PU sepanjang 42 km dengan kebutuhan anggaran Rp1,2 triliun dan APBD sepanjang 33 km dengan anggaran Rp868 miliar.

Adapun lingkup APBN saat ini sedang dikerjakan sepanjang 6,4 km, dengan sisa panjang pekerjaan 35,6 km yang memerlukan pemenuhan anggaran sebesa Rp1,02 triliun.

Lantas pada lingkup APBD sedang dikerjakan sepanjang 12 km, dengan sisa pekerjaan 21 km yang memerlukan pemenuhan anggaran sebesar Rp760 miliar.

“Sehingga total kebutuhan pemenuhan anggaran untuk menyelesaikan pembangunan jalan koridor lintas tengah pulau laut sekitar mencapai Rp1,8 triliun,” terangnya.

Lebih jauh ditambahkan, dalam penuntasan pembangunan jalan koridor lintas tengah Pulau Laut, dilakukan adendum nota kesepakatan sebagai upaya percepatan Pemerintah Provinsi bersama pemerintah Kabupaten Kotabaru dan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

Kemudian adendum yang telah disepakati harus segera menjadi rencana kerja operasional.

“Keberhasilan kolaborasi ini tidak diukur dari banyaknya dokumen yang ditandatangani, melainkan dari infrastruktur yang benar-benar terbangun, aman, berfungsi dan memberikan manfaat kepada masyarakat luas,” tutur dia.

Sementara itu, Bupati Muhammad Rusli dijumpai wartawan mengungkapkan pembangunan jembatan penghubung Pulau Kalimantan-Pulau Laut menjadi salah satu proyek strategis yang diharapkan dapat memperlancar akses transportasi darat dan penyeberangan di Kalimantan Selatan khususnya di Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu.

“Tentu ini adalah salah satu peningkatan dalam memperlancar hubungan darat penyeberangan. Jembatan penyeberangan ini memang sudah lama diharapkan masyarakat kita, dengan adanya jembatan ini, tentu kebutuhan masyarakat termasuk pendistribusian seperti sembako mudah diakses,” ucap Bupati Rusli.

Sementara tampak hadir dalam kegiatan tersebut, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU, Gubernur Kalimantan Selatan, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, Komandan Komando Resort Militer 101 Antasari, Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Bupati Tanah Bumbu, Bupati Hulu Sungai Tengah, serta SVP PT. Penjamin Infrastruktur Indonesia.

Selain itu turut hadir pula, Direktur Pembiayaan Publik dan Pengembangan PT. Sarana Multi Infrastruktur, Direktur Utama PT. Bangun Banua.

Bupati Kotabaru H Muhammad Rusli, didampingi Kepala PUPR Kotabaru H Abdul Hamid, dan Kepala Diskominfo H Hendra Indrayana. (rel/duki).