Antisipasi Karhutla dan Kekeringan, Pemkab Tanah Bumbu Aktifkan Posko Siaga Bencana Lintas Sektor

Tanah Bumbu rapatkan barisan antisipasi bencana hidrometeorologi. Foto by MC TANBU.

ADAINFO, TANAH BUMBU — Pemkab Tanah Bumbu bergerak cepat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kekeringan, serta potensi bencana hidrometeorologi yang meningkat selama musim kemarau.

Langkah konkret tersebut ditandai dengan dilaksanakannya Rapat Koordinasi sekaligus Aktivasi Pos Komando dan Pos Lapangan di Aula Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Bumbu, Kamis (6/8/26).

Rapat ini merupakan tindak lanjut atas Surat Keputusan (SK) Bupati Tanah Bumbu mengenai Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla dan Kekeringan.

Sekdakab Tanah Bumbu, Yulian Herawati, yang hadir membuka acara mewakili Bupati Andi Rudi Latif, menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mengedepankan tindakan pencegahan dan respons cepat di lapangan.

“Bapak Bupati Andi Rudi Latif menginstruksikan agar seluruh instansi, TNI-Polri, Forkopimda, serta perusahaan swasta memperkuat koordinasi dan meningkatkan kesiapsiagaan. Pencegahan harus menjadi prioritas agar risiko bencana dapat ditekan semaksimal mungkin,” ujar Yulian Herawati.

Rapat koordinasi ini melibatkan elemen yang meluas, mencakup Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), unsur TNI dan Polri, instansi vertikal, jajaran Perangkat Daerah (OPD), hingga jajaran manajemen perusahaan swasta yang beroperasi di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.

Strategi kolaboratif ini sengaja didorong guna memastikan penanganan potensi bencana tidak berjalan secara parsial, melainkan terintegrasi dari tingkat kabupaten hingga ke lapangan.

Beberapa poin teknis yang disepakati dalam rapat koordinasi tersebut antara lain:

  • Penetapan alur operasional Pos Komando (Posko Utama) dan Pos Lapangan.
  • Kejelasan pemetaan tugas dan fungsi tiap-tiap instansi serta sektor swasta.
  • Penguatan sistem informasi serta pelaporan cepat tanggap jika ditemukan titik api (hotspot) atau krisis air bersih.
  • Penyiapan personel, peralatan pemadam, sarana logistik, dan infrastruktur pendukung secara terpadu.

(rls)